Subsidi BBM, Untuk Siapa?

Subsidi BBM, Untuk Siapa?
Mempertanyakan Keberpihakan Kaum Intelektual terhadap
Penderitaan Rakyat atas Kenaikan BBM

Oleh : Aryanto Abidin

Prnulis adalah Koordinator Kajian Strategis
KAMMI Komsat Unhas 2004/2005

Akhir-akhir ini energi dan pikiran kita selalu tertuju pada permasalahan krusial yang sedang menimpa negeri ini yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan minyak selalu menjadi perdebatan yang panjang karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanggal 1 maret dini hari lalu pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikan harga BBM. Menurut mereka (pemeritah), keputusan ini diambil semata-mata untuk menalangi dana APBN. Sebuah keputusan yang berani. Pada awalnya pemerintah akan mengiming-imingi akan memberikan dana subsidi untuk BBM sebesar 72 Triliun rupiah. Namun pada kenyataannya di kemudian hari, pemerintah berubah pikiran dan akhirnya mencabut dana subsidi untuk BBM. Pemerintah menganggap bahwa dana subsidi ini akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan dana sosial lainnya dengan metode kompensasi. Dan pada akhirnya nanti masyarakat dapat mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Pertanyaan yang paling mendasar adalah akankah dana kompensasi tersebut benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan?. Hal ini wajar untuk dipertanyakan mengingat pengalaman pemerintahan yang lalu pun gagal dengan model jaringan pengaman sosialnya (JPS), selain itu sistem bikrokrasi kita yang cukup panjang dan alot sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran dalam penyalurannya nanti.

***

Beberapa kampus di Makassar seperti UNM, IAIN Alaudin, Universitas Muhammadiyah, Universitas 45 dan UMI secara serentak menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sejak awal. Dan sampai sekarang mereka tetap konsisten dan kontinyu menyuarakan penderitaan rakyat. Bukan hanya mahasiswanya saja, dukungan morilpun datang dari para intelektual kampus mereka seperti dosen dan rektor. Lalu bagaimana dengan Unhas?. Kampus yang nota bene terbesar di Indonesia timur dan selalu menjadi rujukan bagi gerakan mahasiswa Indonesia timur, justru bungkam seribu bahasa. Jangankan berharap dosen atau rektornya memberikan dukungan moral, lembaga-lembaga mahasiswa pun sulit untuk turun ke jalan. Bahkan FBU (Forum BEM Unhas) yang merupakan embrio lembaga kemahasiswaan ditingkat universitas, semula menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM, namun pada akhirnya turut mendukung kebijakan pemerintah (baca identitas edisi awal maret). Ada apa dengan lembaga kemahasiswaan Unhas?. Di saat kampus-kampus lain menutup pintu kampusnya untuk menolak kenaikan harga BBM, justru para intelektual muda unhas terlalu disibukan dengan kegiatan akademik. Masih adakah Intelektual di sini?. Bukankah tugas intelektual, harus senantiasa bersikap kritis dan reflektif terhadap bentuk dan implikasi dari pengetahuan dan realitas sosial di sekitarnya. Apakah ini bentuk ketidakberdayaan kita dalam menangkap dan mengelola isu kebangsaan kita?. Ataukah kita memang tidak tau-atau memang tak pernah mau tau-dengan apa yang sedang terjadi di negeri ini?. Atau boleh jadi kita tidak memahami seberapa besar dampak kenaikan BBM ini. Jika demikian, maka tulisan ini akan mencoba mengulas mengapa kenaikan harga BBM harus kita tolak.

Kenapa harus BBM yang ditulis?

Kenapa harus BBM yang menjadi titik sentral dari tulisan ini?. Padahal telah banyak perdebatan serupa yang menghiasi halaman utama di banyak media baik lokal maupun nasional. Pertama, penulis menganggap bahwa kenaikan harga BBM telah banyak membuat rakyat kita menjadi menderita, lebih-lebih kaum miskin, untuk itu harus disuarakan. Bayangkan, dengan kenaikan harga BBM harga barang-barang kebutuhan pokok ikut naik, keluarga yang tadinya bisa menyekolahkan lima orang anaknya, namun dengan kenaikan BBM mereka terpaksa tidak melanjutkan sekolah anak-anaknya hanya karena menutupi kebutuhan pokok mereka yang terus melonjak. Kedua, harus ada pengawalan isu yang masif untuk mengawal isu BBM ini, sehingga kontinyuitas pengawalan isu BBM tetap stabil dan tidak ditutupi oleh isu lain. Sepengetahuan penulis, tulisan mengenai kenaikan BBM baru satu kali diangkat dalam media ini lewat tulisan BBM Naik, Rakyat Menderita Lagi oleh Tamsil Hadi (identitas akhir Februari). Jadi, pengawalan isu BBM tidak hanya dimainkan lewat aksi jalanan, akan tetapi perlu juga pengawalan isu lewat media. Ketiga, penulis berpendapat isu BBM merupakan isu yang masih hangat selama kenaikan BBM belum diturunkan, minimal hingga dua atau tiga bulan ke depannya dan puncaknya akan terjadi pada bulan Mei, dimana bertepatan dengan peringatan hari reformasi tanggal 21 Mei. Keempat, penulis berharap dengan tulisan ini bisa menjadi pencerahan intelektual bagi kita, sehingga tidak ada lagi apolgi yang membuat kita untuk bungkam dan tidak bergerak menolak kenaikan BBM. Kelima,tulisan ini juga sebagai refleksi kekecewaan atas pragmatisme gerakan lembaga kemahasiswaan unhas (FBU) yang pada akhirnya mendukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

Adakah Subsidi Untuk BBM?

Mantan menteri negara perencanaan pembangunan/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berkali-kali menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak mensubsidi BBM yang dibeli oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Kwik (Kompas, 26/2), pemerintah tetap saja menerima uang lebih dari hasil penjualan BBM tersebut. Tapi mengapa sampai sekarang pemerintah tetap ngotot menggunakan istilah pencabutan subsidi. Dalam hitungan sederhana biaya keseluruhan untuk premium (bensin) mulai dari penyedotan, pemrosesan, hingga ditribusi hanya sekitar Rp 540. Kemudian di pasaran, premium dijual dengan harga Rp 1 810/liter. Dengan demikian pemerintah mendapatkan untung dari selisih harga pasaran dengan harga produsen/asal yakni Rp 1.270.

Dari hasil perhitungan sederhana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah tidak memberikan subsidi terhadap BBM. Melihat kenyataan ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan pembodohan kepada rakyatnya sendiri, dengan mengatasnamakan subsidi terhadap BBM. Padahal sebenarnya tidak ada subsidi untuk BBM. Dengan demikian kalau mengacu pada asumsi awal pemerintah, bahwa kebijakan menaikan harga BBM adalah untuk meningkatkan penerimaan APBN justru telah terbantahkan. Menurut perhitungan tersebut bahwa tanpa mencabut subsidipun pemerintah sudah untung berlipat, apalagi dengan menaikan harga BBM. Toh pada awalnya kanaikan harga BBM bukan karena dicabut subsidinya tapi karena politik energi (subsidi semu) yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan asumsi bahwa harga minyak mentah di pasaran internasional sangat tinggi, sehingga dua pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan untung berlebih dari harga BBM. Pertama, dengan cara mencabut subsidi yang memang pada awalnya pemerintah “malu-malu” mensubsidi rakyatnya. Kedua menaikan harga BBM. Naiknya harga BBM akan mengurangi konsumsi minyak dalam negeri, sehingga pemeritah dengan leluasa menjual minyak di pasaran internasional dengan harga yang relatif mahal ketimbang menjual murah kepada rakyatnya. Dengan demikian sesungguhnya pemerintah dengan sangat terpaksa menjual BBM kepada rakyatnya dengan harga murah (bila dibandingkan dengan harga pasaran internasional). Namun bagi masyarakat, harga baru Rp 2.400 untuk bensin sudah cukup mencekik, karena akan berdampak naiknya berbagai jenis kebutuhan.

Timing yang kurang tepat

Jika pemerintah menaikan harga BBM dengan alasan untuk meningkatkan APBN kemudian subsidi BBM pun harus di cabut adalah hal yang tidak masuk akal. rakyat sudah terlalu menderita karenanya. Sudah tidak disubsidi, harga BBM pun naik. Harus diketahui bahwa isu kenaikan harga BBM saja sudah cukup menyengsarakan rakyat, dengan diikuti naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Contoh kecil saja, untuk kalangan mahasiswa yang tinggal di pondokan (kost) sudah merasakan dampak kenaikan BBM, bahkan satu hingga dua bulan sebelumnya yakni ditandai dengan naiknya harga makanan yang dulunya nasi ikan dapat dibeli dengan harga Rp 2000 sekarang menjadi Rp 2500.

Penulis menganggap perlu, kalau pemerintah mau menaikan harga BBM dengan alasan bahwa harga minyak kita merupakan yang termurah di dalam negeri bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filiphina dan Thailand. Murahnya harga BBM dalam negeri justru akan memacu konsumsi BBM dalam jumlah yang tinggi (boros). Selain itu juga rendahnya harga minyak dalam negeri juga akan memberi peluang kepada para bandit-bandit minyak untuk melakukan penyelundupan secara besar-besaran BBM dan menjualnya di luar negeri dengan harga yang cukup mahal.

Hanya saja kenaikan harga BBM saat sekarang ini ini timing-nya kurang tepat. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum siap secara teknis maupun sistemnya. Menurut hemat penulis, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan pengkajian yang mendalam sebelum mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Pemerintah harus dapat mengembalikan pos-pos dana yang selama ini mengalami kebocoran akibat korupsi seperti dana BLBI yang jumlahnya mencapai 400 triliun, serta melakukan audit internal terhadap Pertamina. Selain itu, untuk menanggulangi beban yang diderita oleh rakyat akibat kenaikan harga BBM, maka jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah harus meningkatkan penerimaan di bidang pajak serta meberlakukan sistem pajak yang sesuai untuk kendaraan mewah terutama yang berharga Rp 100 juta sampai miliaran rupiah. Menurut Kwik Kian Gie (Kompas, 26/3), jumlah uang yang terkorup paling besar adalah dari sektor pajak yakni sebesar Rp 215 triliun, akibat pencurian ikan, pasir dan kayu Rp 76,5 triliun, subsidi bank rekap yang tidak perlu Rp 14 triliun. Total keseluruhannya mencapai Rp 305,5 triliun. Seandainya pemerintah mampu menyelamatkan 30% saja dana tersebut, maka pemerintah mendapat pendapatan tambahan sebesar Rp 92 triliun. Dengan demikian pemerintah tidak perlu mencabut subsidi BBM, apalagi menaikan harga BBM. Pemerintah juga juga harus dapat memberlakukakan kebijakan rasionalisasi terhadap kendaraan bermotor yang sudah tidak layak jalan serta pembatasan kepemilikan mobil-mobil pribadi. Hal ini dimaksudkan agar konsumsi yang tinggi terhadap BBM dapat dikurangi. Bisa dibayangkan bila kendaraan bermotor yang sudah aus mesinnya kemudian dipaksa terus jalan, otomatis pemakaian bensin/solar sangat boros, belum lagi polusi yang ditimbulkan. Dengan demikian kebijakan rasionalisasi akan menghemat cadangan BBM kita serta menekan cost environmental.

Adalah gagasan yang kurang tepat jika pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi BBM (jika memang ada) dengan alasan dana kompensasi tersebut lebih tepat digunakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal seharusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan murah (bila perlu gratis). Hal ini dengan tanpa embel-embel adanya kompensasi dari subsidi BBM yang belum tentu jelas arahnya. Justru disinilah dituntut tanggung jawab pemerintah, sekaligus mengindikasikan bahwa di negeri ini masih ada pemerintahnya. Memberikan pendidikan dan kesehatan murah adalah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, merupakan suatu hal yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.

Dana Kompesasi, Untuk siapa?

Pernyataan pemerintah dalam beberapa media massa yang menyatakan bahwa pemerintah baru akan merealisasikan dan kompensasi BBM tersebut sebulan setelah penetapan kenaikan harga BBM. Hal ini bagi orang miskin dan bagi siapapun sungguh sangat tidak realistis,waktu satu bulan merupakan waktu yang sangat lama, rakyat butuh makan, pendidikan dan pelayanan kesehatan sekarang juga tanpa harus repot-repot mengurus kartu tanda miskin yang justru membebani lagi. Belum lagi penyalurannya yang sarat dengan kebocoran dimana-mana, ditambah lagi alur birokrasi yang panjang serta mental birokrasi kita yang mau dilayani. Dengan demikian dana kompensasi yang samapai ke masyarakat hanya secuil saja.

Walaupun SBY berkoar-koar menyerukan agar kepala-kepala daerah dapat menindak tegas pejabat ataupun oknum yang melakukan penyelewengan dana kompensasi. Pertanyaannya kemudian bagaimana seandainya komponen pejabat di daerah juga bersekongkol melakukan korupsi secara berjamaah terhadap dana kompensasi ini?. Jadi sebenarnya dana kompensasi tidak akan sepenuhnya sampai kepada rakyat yang berhak menerimanya jika sistem penyaluran tidak bagus. Dana kompensasi justru yang akan menikmatinya nanti hanyalah pejabat dan birokrat. Sekali lagi pemerintah harus mepersiapkan sistem yang jitu untuk pennyaluran dana kompensasi. Jika tidak, maka rakyat dan mahasiswa akan mengamuk.

Masih ragukah kita untuk menolak kenaikan BBM?. Masih adakah keberpihakan kaum intelektual di kampus ini melihat penderitaan yang dirasakan oleh rakyat atas kenaikan BBM?. Penulis berharap masih ada kaum intelektual yang peduli dengan nasib rakyat. Sekali lagi!, dalam paradigma gerakan mahasiswa tidak ada yang abu-abu, karena abu-abu adalah “banci” dan cenderung oportunis. Di akhir tulisan ini penulis ingin berdoa seperti doa mereka yang mendukung gerakan mahasiswa: Semoga Tuhan meniupkan ruh-Nya ke dalam rahim gerakan mahasiswa saat ini, agar tidak terjadi kemandulan intelektual. Wallahualam bishowaab.

[Read More...]

Generasi Muda dalam Kungkungan Globalisasi (Catatan Untuk Calon Manusia Indonesia Seutuhnya)

Oleh : Aryanto Abidin
Koordinator Kajian Strategis KAMMI Unhas 2004/2005 dan Kabid Litbang dan Pemberdayaan Anggota Kopma UNHAS TB 2005 Penulis beralamat di aryanto_abidin@kammi.or.id , aryanto@eramuslim.com

“Kalau pada saya diberikan seribu orang tua, saya hanya dapat memindahkan gunung semeru. Tapi kalau sepuluh pemuda bersemangat diberikan kepada saya, maka seluruh dunia dapat saya goncangkan” [Soekarno]

Mengawali tulisan ini, kiranya tidak berlebihan jika saya menghadirkan sebuah penggalan kalimat di atas yang diungkapkan oleh bapak bangsa kita, Ir Soekarno kepada para pemuda pada saat kongres Indonesia Raya tahun 1932 di Surabaya. Dalam konteks ini Soekarno menyadari betul bahwa pemudalah yang memiliki energi yang sangat luar biasa dalam memberikan sumbangsihnya terhadap peradaban. Sejarah telah membuktikan tentang bagaimana sepak terjang pemuda dalam setiap proses perubahan. Tengok saja peristiwa sumpah pemuda, aktornya adalah pemuda yakni dengan tujuan mulia ingin mempersatukan seluruh rakyat indonesia. Di dalam kancah perpolitikan nasional, pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam menentukan nasib suatu bangsa. Pemuda adalah sosok yang penuh semangat dan sangat sensitif terhadap kondisi yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal menurunkan rezim yang otoriter, maka pemudalah yang menjadi ujung tombaknya.

Kalau kita berangan-angan atau sekedar mengingat kembali romantisme sejarah, tentunya pemudalah yang paling berinisiatif dan banyak andil dalam setiap perubahan. Melalui tulisan ini penulis tidak ingin menyanjung-nyanjung tentang peran pemuda dalam pentas peradaban ini. Tapi setidaknya kita tidak serta merta melupakan begitu saja peran mereka dalam kancah perubahan, tentu saja dengan tidak menafikan peran serta dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak salah pemuda disebut sebagai lokomotif perubahan. Tentunya dengan predikat yang melekat pada dirinya itu tidaklah membuat pemuda menjadi terninabobokan olehnya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah yaitu ketika pemuda yang akan menjadi pewaris ‘tahta’ peradaban larut dan terjebak dalam arus budaya hedonis. Perkembangan informasi dan teknologi harus kita akui telah sedikit banyak mereduksi nilai-nilai moral kemanusiaan kita. Sebut saja perkembangan dunia maya atau yang lebih tenar disebut internet. yang mampu membuat kita seolah tanpa jarak. Berbagai macam informasi tersaji rapi di sini, dari yang paling sopan sampai pada yang paling vulgar dan seronok.

Potret generasi muda indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan informasi dan teknologi telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan peradaban umat manusia. Dengan kemajuan teknologi dan informasi pekerjaan manusia semakin dipermudah, akibatnya manusia dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan yang coba ditawarkan oleh produk-produk yang sifatnya instant. Disamping memberi dampak yang positif terhadap peradaban manusia, kemajuan informasi dan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda kita. Mereka adalah kelompok pertama yang menjadi sasarannya, sebab mereka merupakan sosok yang masih dalam tahap pencarian indentitas. Ulah kemajuan informasi dan teknologi sangat mudah merubah gaya hidup manusia baik cara berpikir, cara berpakaian dan cara pergaulan. Bila kita tinjau dari frame cara berpakaian maka kita dengan sangat mudah menemukan busana sexy dan setengah telanjang dalam setiap aktivitas keseharian kita. Sebut saja ditempat-tempat hiburan dan sarana perbelanjaan seperti mall. Bahkan kadang-kadang untuk menjadi seorang staf di sebuah kantor atau perusahaan pun harus berpakaian modis dan rata-rata rok lima belas senti di atas lutut. Yang lebih menyedihkan lagi, fenomena ini justru bisa kita saksikan di dunia kampus. Dunia kampus yang seharusnya menjadi penetralisir pengaruh negatif tersebut, justru berbalik arah seolah ingin melegalkan budaya hedonisme di kalangan generasi muda kita. Kampus telah menjadi pentas pertunjukan mode dan peragaan busana. Lihat saja!, disetiap sudut-sudut kampus kita, setiap hari kita disuguhkan dengan busana yang menantang oleh sebagian teman kita yang perempuan. Dengan celana jeans ketat dipadu dengan baju kaos super ketat sampai perut (full press body), sehingga kelihatan pusar dan sesekali kelihatan tali under wear kala sedang jongkok. Saat naik angkot pun harus “setengah mati” menutup bagian dada yang kelihatan saat membungkuk masuk pintu angkot. Apa susahnya sih, kalo sebelum keluar rumah harus menutupnya dengan rapi?. Fenomena seperti inipun tidak luput dari kampus-kampus yang berlebel kampus islami. Sedangkan si laki-lakinya dengan mengadopsi habis-habisan gaya hidup punk dari barat sana. seolah-olah mereka kehilangan kepribadian sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur dan tata krama. Free sex menjadi mazhab baru mereka, seolah mereka lahir tanpa agama. Bukankah Tuhan telah mengambil sumpah terhadap roh manusia semasih dalam rahim untuk bersaksi …Bukankan aku ini Tuhanmu?, Lalu mereka menjawab: benar engkau Tuhan kami (Qs Al-A’raf-172). Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Perilaku sex bebas juga sangat ditentang dalam islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30: “ Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka…” dalam islam sendiri telah diatur bagi para perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya…”(QS An-Nur:31). Ayat ini menunjukan betapa islam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan asusila, sekaligus memberikan penghargaan yang tinggi terhadap permasalahan moral.

Bila kita tinjau dari frame pergaulan, rasa-rasanya generasi muda kita telah terlanjur jatuh dalam lembah pergaulan bebas. Fenomena sex in the kost -sebagaimana hasil penelitian Iip Wijayanto yang kemudian dijadikan dalam bentuk buku-merupakan bukti yang nyata terhadap parahnya pergaulan bebas di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Hasilnya cukup mencengangkan, 90% mahasiswi di Yogyakarta tidak perawan lagi. Tak jarang akibat dari pergaulan bebas ini memunculkan penyakit sosial baru dalam masyarakat kita yakni praktek prostitusi. Interaksi antara laki-laki dan perempuan sepertinya sudah tidak ada lagi batas yang jelas, semuanya kabur. Sehingga jangan heran kalau duduk berduaan di tempat yang sepi, berpelukan, merangkul pinggang, bergandengan tangan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat tali pernikahan, dan berboncengan sepeda motor antara dua orang insan yang bukan muhrim-yang mengakibatkan dada ketemu punggung-sangat mudah kita temukan.. Pertanyaannya kemudian, Apakah kita hanya berdiam diri saja menyaksikan fenomena tersebut?. Ataukah kita turut larut di dalamnya dan diam-diam kita menjadi pemujanya?.

Peran media masa

Dalam pembentukan perilaku dan gaya hidup generasi muda, harus kita akui media memiliki pengaruh yang cukup kuat. Kadang-kadang media terlalu jauh menayangkan iklan ataupun tontonan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta cenderung provokatif. Bukan saja itu, yang lebih anehnya lagi, ada iklan tertentu yang mencoba menyandingkan keindahan tubuh wanita dengan produknya agar iklannya dapat menyita perhatian penonton. Peran media seharusnya menjadi sarana pencerdasan terhadap masyarakat, namun kini perlahan bergeser dan lari menjauh dari misi humanisnya dan cenderung berorientasi profit (kalau tidak dibilang ikut-ikutan mendukung kapitalisme global). Kita bisa melihat iklan-iklan di media cetak dan televisi yang sebagian besar sarat dengan eksploitasi keindahan dan keelokan tubuh perempuan. Sebut saja iklan pemutih kulit (hand and body lotion), lipstik, sabun mandi, sampai pada iklan bra dan pembalut wanita (soft tex). Bahkan ada yang lebih vulgar lagi, iklan sebuah merek sepeda motor yang disandingkan dengan (maaf) pantat salah seorang artis yang dijuluki ratu ngebor. Maka jangan marah, kalau muka bangsa Indonesia laku di jual di luar negeri hanya dengan pantat salah satu penyanyi ngebor. Pertanyaannya kemudian, dimana hubungannya antara goyang ngebor dengan sepeda motor?. Lucunya lagi masyarakat kita seolah-olah menganggap ini adalah sesauatu hal yang wajar (alamiah). Siapa yang patut disalahkan atas hal tersebut?. Apakah media ataukah masyarakat kita sendiri yang dengan senang hati sangat menikmati tontonan tersebut?. Kalau demikian keadaannya maka ini adalah alamat terjadinya degradasi moral dalam masyarakat kita, tak terkecuali generasi mudanya. Bukankah nilai moral adalah pra syarat yang membedakan kita dengan binantang?. Jika moral telah mati maka gugurlah salah satu pra syarat kita sebagai manusia seutuhnya.

Tanggung jawab Moral institusi pendidikan

Salah satu tanggung jawab besar negara terhadap generasi mudanya adalah bagaimana menyelamatkan generasi muda dari degradasi moral yang sudah kian terpuruk. Tentu saja dengan segala perangkat pemerintahan yakni kementrian pendidikan dan kebudyaan serta para agamawan dan pelaku budaya (budayawan) agar mampu membuat formula yang ampuh untuk menciptakan konsep pendidikan yang berbasis humanis dan religius. Program swastanisasi pendidikan terutama pendidikan tinggi atau yang lebih dikenal dengan BHMN merupakan pukulan telak bagi anak-anak bangsa ini. Tidak hanya itu, swastanisasi pendidikan merupakan bentuk represif negara terhadap rakyat. Ini adalah buah persekongkolan kapitalisme global yang kemudian akan secara perlahan-lahan mereduksi nilai-nilai moral. Saatnya kita harus merombak sistem pendidikan kita. Dari sistem pendidikan yang berbasis kapitalis ke arah sistem pendidikan yang berbasis humanis dan religius. Saatnya kita sekarang mengawinkan sains dengan nilai-nilai relijius keagamaan atau dalam islam dikenal adanya islam dan sains. Konsep pendidikan seharusnya mampu mengelaborasi antara yang empiris dengan nilai-nilai moral. Proyek peradaban ini seharusnya diberikan sepenuhnya kepada institusi pendidikan tinggi karena disitulah rumah penelitian terbesar dalam masyarakat kita. Satu lagi yang harus menjadi tanggung jawab moral institusi pendidikan adalah bagaimana menciptakan suasana kampus yang humanis agar tawuran, perjuadian ilegal, kampus undercover, dan peredaran narkotika tidak menghinggapi masyarakat kampus. Hal ini apabila dibiarkan terus-menerus maka stok orang-orang yang akan mewarisi bangsa ini akan punah akibat penyakit moral dan gaya hidup hedonisme yang menggerogoti mereka. Wallahu’alambishowaab (aryanto81)

[Read More...]