REVITALISASI PANCASILA

Oleh: Azyumardi Azra.


Dalam pekan terakhir paling tidak, Pancasila kembali menjadi wacana publik. Beberapa lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah menyelenggarakan diskusi, simposium, dan semacamnya mengenai Pancasila. Tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pidato politik tentang Pancasila pada Hari Pancasila 1 Juni, yang pada intinya menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa-bernegara.

Bagi saya yang sejak Juni 2004 melalui berbagai artikel dan wawancara mengimbau perlunya membangkitkan kembali wacana publik tentang Pancasila, perkembangan tersebut cukup menggembirakan. Karena dengan demikian, Pancasila yang merupakan landasan bersama (common platform) atau sering juga disebut di kalangan kaum Muslimin sebagai ‘kalimatun sawa’, kembali mendapat perhatian yang sepantasnya sudah harus diberikan sejak beberapa tahun lalu.

Jika kita mengimbau perlunya menghidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila, maka itu bukanlah didasari romantisme historis, kerinduan belaka terhadap masa lalu. Masa lalu yang pahit bagi Pancasila sudah dialami negara-bangsa Indonesia, ketika indoktrinasi P4 atas berbagai lapisan masyarakat, membuat Pancasila seolah-olah kehilangan ‘nama baik’.
Pemerintah Orde Baru tidak hanya melakukan dominasi dan hegemoni atas pemaknaan Pancasila, tetapi juga melakukan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan pandangan dunia dan nilai-nilai Pancasila. Semua ini membuat banyak orang enggan membicarakan Pancasila; pembicaraan tentang Pancasila bahkan nyaris sebagai sesuatu yang tabu.

Revitalisasi Pancasila mendesak karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya ‘Masa Reformasi’, beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Negara-bangsa yang berpusat di Jakarta semakin berkurang otoritasnya; sentralisme sebaliknya digantikan dengan desentralisasi dan otonomisasi daerah. Dalam hal terakhir ini kita menyaksikan bangkitnya sentimen provinsialisme dan etnisitas yang cenderung mengabaikan kepentingan dan integrasi nasional.

Pada saat yang sama, penghapusan kewajiban asas tunggal Pancasila yang diberlakukan sejak 1985, yang diikuti liberalisasi politik dengan sistem multipartai, juga menghasilkan berbagai ekses. Fragmentasi politik, baik di tingkat elite dan akar rumput terus berlanjut, yang sering berakhir dengan lenyapnya keadaban publik (public civility), dan cenderung disintegratif.

Pada saat yang sama, liberalisasi politik berbarengan dengan kegagalan negara menegakkan hukum, memberikan momentum bagi menguatnya religious-based ideologies, yang cenderung divisif, karena adanya berbagai aliran pemikiran, mazhab, dan semacamnya di dalam agama.
Bisa disaksikan, parpol-parpol yang berlandaskan agama --baik Islam maupun Kristen-- terus rentan pada perpecahan; landasan agama tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang berimpitan dengan kontestasi pengaruh dan kekuasaan. Pada saat yang sama, terlihat pula peningkatan berbagai kelompok masyarakat yang bergerak atas religious-based ideologies dan atas nama agama.

Yang tak kurang pentingnya adalah serbuan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan disorientasi dan dislokasi sosial, tetapi juga bahkan mengakibatkan memudarnya identitas nasional dan bahkan jati diri bangsa. Globalisasi yang sesungguhnya juga punya nilai positif, sebaliknya justru lebih banyak menimbulkan ekses negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi Pancasila yang urgen itu bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai wacana publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi negara-bangsa Indonesia. Selama 63 tahun lebih, Pancasila mampu mengayomi anak-anak bangsa yang begitu majemuk; viabilitas Pancasila dengan demikian telah teruji sebagai kerangka dasar bersama negara-bangsa Indonesia.

Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian kembali (reassesment) tentang penafsiran dan pemahaman Pancasila, yang telah pernah dirumuskan di masa silam. Penafsiran monolitik sepatutnya ditinggalkan; apalagi kalau penafsiran tunggal tersebut didominasi rezim penguasa, yang menggunakan untuk kepentingan kekuasaan. Publik dan masyarakat memiliki hak semestinyalah terlibat dalam reassesment, dan rekontekstualisasi penafsiran Pancasila di tengah situasi dan tantangan yang terus berubah.

Terakhir, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah tantangan yang tidak kurang beratnya. Karena selama masih terdapat dalam masyarakat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah orang menganggap Pancasila sebagai lips-service belaka.

Kiriman dari by FB Rumah Pancasila

[Read More...]

Golkar Pasca Rapimnas

Oleh: Aryanto Abidin


Teka-teki kemana arah atau sikap Partai Golkar, akhirnya terjawab sudah. Partai Golkar memutuskan untuk tidak bersama SBY lagi. Setelah sebelumnya partai Golkar gagal menemukan titik temu dengan partai Demokrat. Kubu Demokrat menolak adanya cawapres tunggal yang akan mendampingi SBY. Rapimnas Partai Golkar (23/4) akhirnya mengusung JK sebagai capres. Keputusan tersebut diambil setelah mayoritas DPD I mendukung JK sebagai capres. Keputusan partai golkar, jelas mengubah konstelasi politik di tubuh partai-partai pengusung capres. JK pun merapat di kubu megawati. Pertanyaan awamnya adalah siapa yang akan menempati posisi cawapres jika keduanya berkoalisi? Rasa-rasanya pertanyaan itu terlalu dini untuk diajukan. Mengingat kedua partai tersebut sama-sama ngotot mengusung ketua umum masing-masing sebagai capres.

Secara historis, kedua partai ini sulit untuk membangun koalisi, mengingat kedua partai ini sering “berhadap-hadapan” semenjak orde baru. Apalagi PDIP merupakan partai yang teraniaya semasa orde baru. Realitas politik kekinianpun mendeskripsikan, bahwa PDIP adalah partai oposisi terhadap pemerintahan. Sedangkan Golkar memilih bergabung di pemerintahan. Golkar juga tidak terbiasa berada di luar kekuasaan. Lalu, siapakah yang akan mendampingi JK ataupun Megawati setelah keduanya gagal menemukan kesepakatan?

Bola Panas
Anjloknya perolehan suara Golkar dan PDIP pada pemilu legislatif 9 April lalu, membuat mereka harus memutar otak untuk bisa mengsung capres. Syarat minimal untuk mengusung capres yakni 25 persen perolehan suara pemilu legislatif. Jika tidak, mereka tidak bisa mengusung capres yang diinginkan. Dalam kalkulasi politik mau tidak mau, rumus politik yang harus dipakai adalah membangun koalisi dengan partai lain. Terutama dengan partai papan tengah (PKS, PAN, dan PKB) dan tiga partai terakhir dari sembilan partai yang lolos parliamentary threshold sekaligus kubu Megawati (PPP, Gerindra dan Hanura). Peta koalisi sebenarnya sudah mulai terbaca sejak satu bulan sebelum pemilu legislatif. Komunikasi politik antar partai politik semakin gencar dilakukan. Klimaksnya adalah setelah partai demokrat menunjukan konsistensi perolehan suara legislatif pada urutan teratas.

Manuver politik Golkar merapat ke PDIP, nyatanya kurang mendapat respon dari kubu Teuku Umar. Tanda-tanda PDIP sulit menerima kembali Golkar, sebenarnya sudah terbaca. Sinyal tersebut terbaca secara jelas, saat pertemuan JK dan Megawati pasca repimnas Golkar, di kediaman Megawati. Pada pertemuan itu, dikotomi partai oposisi dan partai pemerintah, menjadi sinyal penolakan oleh kubu Megawati. Sikap Golkar yang dianggap plin plan juga semakin menguatkan sinyal penolakan dari kubu Megawati. Kini posisi golkar semakin terjepit. Bola panas sekarang ada pada megawati. Siapakah tokoh yang akan digandeng oleh kubu megawati untuk jadi cawapres. Tokoh yang paling ideal untuk mendampingi Megawati adalah Prabowo. Prabowo lebih dapat diterima oleh semua kubu. Itu seandainya jika skenario Megawati jadi capres.

PDIP dan Megawati juga harus belajar dari pengalaman pemilu 2004 lalu. Walaupun pada saat itu posisi Megawati sebagai incumbent, akan tetapi perolehan suara PDIP menurun di urutan kedua di bawah golkar. Klimaksnya adalah megawati terjungkal dari kursi kepresidenan. Megawati dikalahkan oleh SBY, sekaligus representasi partai pendatang baru, partai Demokrat. Rumitnya mencari titik temu antara Megawati dan Prabowo tentang siapa yang akan menajadi capres, membuat keduanya masih bertahan dengan sikapnya yakni sama-sama ingin maju sebagai capres.

Dari segi elektabilitas, Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan Megawati. Tapi jangan lupa, suara Gerindra hanya lebih kurang 5 persen suara legislatif. Itu artinya prabowo harus merapat ke partai lain agar bisa memenuhi syarat minimal pecapresan yakni 25 persen perolehan suara partai. Prabowo bisa maju sebagai capres jika terjadi skenario baru. Bisa jadi Megawati mendorong putrinya untuk mendampingi Prabowo. Akan tetapi Prabowo dan Gerindra harus dapat “dikendalikan” oleh PDIP. Jika seandainya Megawati tetap maju sebagai capres, maka Prabowo harus tau diri dan menerima menjadi pendamping Megawati.

Faktor Prabowo

Prabowo dan Gerindra menjadi sosok dan partai yang fenomenal. Betapa tidak, prabowo merupakan tokoh militer yang cerdas dan lincah dalam membangun komunikasi politik dengan siapapun. Ia sangat lincah membangun komunikasi politik dengan sahabat-sahabat politiknya. Ia pun tak segan membangun komunikasi dengan lawan politiknya seperti Wiranto. Kebuntuan dan kebekuan hubungan antara Prabowo dan Wiranto sudah mucul sejak 1998, terkait dengan adanya isu kudeta oleh Prabowo. Tapi kebekuan itu mencair saat mereka berada dalam kubu yang sama untuk menjegal SBY pada pemilu kali ini.

Setelah Megawati menunjukan sinyal untuk tidak menerima kembali JK masuk dalam blok Teuku Umar, Prabowo rajin menyambangi JK. Bahkan muncul skenario yang ingin menyandingkan JK-Prabowo. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Prabowo sekarang adalah, kemanakah hendak ia melabuhkan diri? Melihat fenomena ini, sepertinya Prabowo sedang menghitung-hitung peluang, baik sebagai capres maupun cawapres. Artinya Prabowo harus menghitung peta kekuatan partai besar yang mapan serta berpengalaman yakni Golkar dan PDIP.

Tugas terberat Golkar sekarang adalah mencari siapa yang tepat mendampingi JK sebagai cawapres. Artinya, Golkar juga harus menggaet partai lain sebagai sekutu koalisi agar dapat memenuhi syarat minimal pencapresan. Saat ini, tinggal PAN yang belum menentukan sikap kemana kendak melabuhkan hatinya. Sementara ini PPP sudah menyatakan sikapnya untuk bersama kubu Megawati. Sementara Gerindra belum secara tegas akan berlabuh kemama. Bisa jadi Gerindra menunggu sikap resmi PAN. Jika Golkar gagal menggalang koalisi dengan partai lain, maka Golkar akan kesulitan mengsung JK sebagai capres. Jika demikian, maka Golkar akan menjadi terasing di tengah hingar bingar politik 2009.

Aryanto Abidin
Wakil Presiden BEM Unhas 2006-2007

[Read More...]

Laptop, Tukul dan Anggota DPR

Laptop, Tukul dan Anggota DPR

“Kembali ke laptop!”. Siapa yang tidak familiar dengan kalimat tersebut? Pasti kalimat tersebut sangat familiar di telinga kita. Adalah Tukul Arowana-pembawa acara empat mata yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta-yang mempopulerkannya. Entah berapa puluh kali dia mengulang kalimat itu dalam satu kali tayang. Inilah yang membuat Tukul menjadi presenter terlaris dan terkenal saat ini. Dengan laptopnya itu, pertanyaan-pertanyaan cerdas terus meluncur dari mulutnya. Dengan satu pertanyaan saja, mulutnya tak pernah berhenti berkreasi melontarkan pertanyaan cerdas, nakal dan lebih banyak menggelitiknya. Lalu apa hubungannya dengan anggota DPR? Jelaslah! Anggota DPR juga ingin punya laptop. Hanya saja bedanya, kalau Tukul laptopnya disediakan oleh si pemilik acara tersebut. Lalu anggota DPR, dapat laptop darimana? Simpel saja, merampok uang rakyat. Saat rapat, tinggal sebut nominal, tentukan spesifikasinya, semua setuju. “Jadi deh!” . Gampangkan merampok uang rakyat?. Beginilah gaya merampok ala anggota DPR. Nggak perlu capek-capek nodong orang. Mereka tinggal nodongkan pulpen untuk tanda tangan. Nggak seperti koboy di texas sana, yang main nodong senjata.

Kita sepertinya terkaget-kaget mendengar harga laptop yang mencapai nominal 21 juta rupiah tersebut. Pertanyaannya kenapa harus 21 juta? Atau kenapa anggota DPR tidak mampu membeli laptop? Padahal dengan gaji, plus tunjangan bulanan yang sudah melampaui nominal 100-an juta, mereka bisa membeli sendiri. Jangan hanya ngomong untuk kepentingan rakyat pas kalau ada maunya saja. Sementara di sisi lain, dengan gaji dari uang rakyat juga, mereka tidak berani berkorban untuk membeli laptop. Padahal, kalau untuk mengetik saja dengan laptop harga 5-7 juta saja sudah dapat laptop bagus. 21 juta sepertinya terlalu mahal untuk urusan mengetik. Kita begitu miris kalu meyaksikan berita di tivi yentang kursi anggota DPR saat rapat, yang hampir semuanya kosong. Ada juga yang tidur, mungkin kekenyangan makan uang haram. Atau bisa jadi semalaman habis dari panti pijat. Atau mungkin kecapekan setelah semalaman afair dengan selingkuhannya. Seperti kasus si penyanyi dangdut itu. Saya kok jadinya sok tau sih? Lalu kenapa mereka begitu nekat dengan harga selangit tersebut? Ya..., apalagi kalu bukan untuk gaya-gayaan, gengsi-gengsian. Pantasan banyak orang yang bernafsu ingin jadi anggota dewan.

Anehnya lagi, hampir tidak ada satu partai pun yang berani menyatakan menolak pengadaan laptop tersebut. Apakah partai-partai tersebut buta dan tuli, hingga tidak bisa melihat dan mendengar penderitaan rakyat yang akhir-akhir ini semakin terjepit?. Harga beras yang naik, bencana dimana-mana, lumpur lapindo yang tak kunjung berakhir, lapangan kerja yang sangat sulit, kelaparan di NTT. Ini hanyalah sekelumit persoalan bangsa yang tak kunjung henti. Sementara di sisi lain, anggota dewan yang katanya wakil rakyat, kok begitu tega menghambur-hamburkan uang rakyat. “Gila ya!”. Sepertinya saya tidak perlu merasa aneh deh dengan sikap partai seperti ini. Sertidaknya, uang untuk beli laptop tidak keluar dari kantong sendiri. Sehingga dengan demikian, partai-partai dapat setoran lebih dari anggota-angotanya. “Lho untuk apa?”. Tanya temanku yang tulalit. “So pikun lo!”. Kata teman saya yang asli betawi itu. ”Ya iyalah, 2009 kan sudah dekat”. Timpal teman saya yang satu lagi. ”Emangnya 2009 ada apa ya?”. Tanyanya lagi. “Ha…???. Masih Belum nyambung juga?. Pemilu bego!”Jelas kedua teman saya. “Kalau begitu kita boikot aja pemilu. Lanjut temanku yang tulalit. ”Tumben kamu nyambung”. Sela temanku yang asli betawi itu. ”Emang alasan kamu apa mau boikot pemilu?” Tanya temanku yang dari minang. ”Bingung-binging ku memikirkan. Capek deh!!”. jawab teman yang tilalit. ”Ha...????. Dasar tulalit, idiot, bego”. Semoga saja anggota dewan kita tidak Bego-bego dan tulalit. Jangan sampai deh. Ting...nng!.

[Read More...]